Simbun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu baru saja membongkar praktik dugaan suap dalam pengerjaan pengerukkan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Kasus suap itu melibatkan Direktur Jenderal nonaktif Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan. Nilai suapnya mencapai Rp1,174 miliar.

PT Adhiguna merupakan penggarap pengerjaan pengerukan tersebut dengan nilai proyek sebesar Rp44,52 miliar. Perusahaan yang bergerak di bidang sarana dan prasarana kelautan itu sejak 2012 kerap mendapat proyek di Kementerian Perhubungan.

Pengerukan alur pelayaran tersebut menjadi salah satu instrumen yang dikerjakan untuk mendukung proyek besar tol laut Presiden Joko Widodo.

Pelabuhan Tanjung Emas sendiri masuk dalam 24 pelabuhan pendukung tol laut. Salah satu pelabuhan besar di Pulau Jawa itu menjadi salah satu pelabuhan pendukung dalam proyek pemerintahan saat ini.

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, bersama puluhan pelabuhan lainnya dilakukan mulai 2015 lalu. Pengembangan tersebut masuk pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada lima pelabuhan utama yang dikembangkan mendukung proyek tol laut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Bitung.

Sementara itu 19 pelabuhan pendukung, di antaranya Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi (Talang Duku), Palembang, Panjang, Teluk Bayur.

Kemudian Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kanangau, Samarinda/Palaran, Tanau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon, dan Jayapura.

Sumber: cnnindonesia.com