Banda Aceh – Setiap tahun pada tanggal 15 Agustus MoU Helsinki selalu diperingati masyarakat di Aceh. Semua lapisan ikut memperingati hari bersejarah tersebut, karena pemberontakan selama 30 tahun kepada republik dapat diselesaikan di meja perundingan.

Azwar A Gani, Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (MPPA) menilai hal ini sebagai pondasi pembangunan Aceh pasca konflik, MoU Helsinki selalu digunakan dalam semua segmen, apakah itu urusan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Tapi setalah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) lahir seakan lupa akan MoU Helsinki.

“Ini yang membuat kita masyarakat Aceh tidak konsisten dan cepat lupa akan sejarah yang kita buat sendiri,” katanya.

Menurutnya, UUPA yang menjadi turunan MoU Helsinki hari ini sudah tiga kali diubah karena konstelasi politik ditingkat lokal. Bukan mereka anti dengan perubahan, tetapi kedaulatan sebagai daerah khusus terus diawasi.

Jika terus ditolerir maka tidak tertutup kemungkinan kekhususan Aceh yang ada dalam MoU dan UUPA hilang begitu saja. Kedaulatan daerah khusus harus tetap dijaga untuk keberlangsungan perdamaian di Aceh.

“Tidak cukup acara seremonial untuk memperkokoh MoU, tetapi kita kawal bersama, kita bersatu atas nama bangsa Aceh untuk menuju kemandirian dan kesejahtraan,” kata Azwar A Gani dalam siaran persnya yang terima ajnn, Selasa (15/8/17).

Kata Azwar, masih banyak pekerjaan rumah dari turunan MoU sampai hari ini yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat yaitu berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang harus diprioritaskan seperti PP menyangkut kewenangan pemerintah Pusat di Aceh ini harus segera didesak untuk diselesaikan. PP yang sudah turun seperti migas dan pertanahan harus diperkuat sesuai dengan MoU Helsinki.

Selain itu, lanjutnya, agenda perdamaian menyangkut reintegrasi kedalam masyarakat secara menyeluruh dan bermartabat seperti mengalokasikan kahan kepada mantan kombatan dan tapol/napol serta jaminan sosial kepada seluruh rakyat Aceh yang menerima akibat konflik berkepanjangan ini harus dijadikan sebagai Program prioritas Pemerintahan Aceh yang baru yakni Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah demi mewujudkan perdamaian yang berkeadilan dan kemanusian.

“Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama membangun Aceh dengan momentum dan semangat perdamaian. Bersama kita kawal MoU dan UUPA untuk mengkukuhkan kedaulatan Aceh sebagai daerah khusus dalam bingkai NKRI,” harapnya,[ajnn]