Simbun.com

Banda Aceh – Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan bahwa pertemuan antara Menteri PUPR Basuki Hadimulijono dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kemarin adalah untuk menindaklanjuti hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, pada 11 Juni 2017 lalu.

Mulyadi mengatakan, Irwandi Yusuf dan Basuki Hadimulijono membahas percepatan proyek-proyek strategis nasional (PSN) di Aceh.

Kata Mulyadi, Basuki Hadimulijono akan menindaklanjuti semua pembicaraan dengan Irwandi Yusuf tersebut. Sementara, kata Mulyadi, gubernur menginginkan semua persoalan yang menghambat pembangunan proyek strategis tersebut segera diselesaikan oleh dinas terkait.

Seperti diketahui, dari sederet PSN di Aceh, proyek Tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 75 kilometer adalah salah satunya. Kementerian PUPR sesungguhnya telah merampungkan dokumen perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli ini.

Dokumen itu juga telah diserahkan oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Fathurrahman lalu kepada Pemerintah Aceh pada 24 Agustus 2017 lalu.

Ruas Banda Aceh-Sigli akan melintasi dua kabupaten, sepuluh kecamatan dan 78 gampong dengan luas tanah 857 hektar.

Tugas Pemerintah Aceh adalah melakukan sosialisasi, pendataan awal terhadap lahan tersebut, dan konsultasi publik dengan mengundang para pemilik lahan yang sudah didata.

PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alvinsyah yang dihubungi BERITAKINI.CO menjelaskan, setelah penyerahan dokumen perencanaan lahan tersebut, pemerintah Aceh membentuk tim untuk melakukan tiga tahapan tersebut, sebelum gubernur Aceh mengeluarkan kebijakan penetapan lokasi (penlok). Tim ini antara lain, dari kementerian PUPR dan SKPA-SKPA terkait.

“Tahapan pemerintah daerah ada tiga, pertama adalah sosialisasi. Setelah itu, pendataan awal. Ini bisa bareng dan sedang berjalan. Pendataan awal ini untuk mencari tahu lahan-lahan yang sudah masuk dalam dokumen itu milik siapa saja? Setelah itu baru digelar konsultasi publik, ini antara pemerintah daerah dengan mengundang para pemilik lahan yang sudah didata,” jelas Alvinsyah.

Setelah itu dilakukan, katanya, akan diambil kesepakatan kesediaan pelepasan hak atas tanah atau ganti rugi. Selanjutnya, gubernur mengeluarkan kebijakan penlok pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli dan ini tak bisa berubah lagi.

Menurut Alvinsyah, proses ini lazimnya dirampungkan dalam waktu tiga bulan. Namun karena proyek tol tersebut masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN, waktu penlok ini diperpendek menjadi dua bulan setelah dokumen diserahkan.

“Setelah itu, keputusan gubernur tentang penlok itu diserahkan ke Dinas Pertanahan Provinsi Aceh untuk pengukuran,” katanya.

Menurut Alvin, belanja pembebasan lahan itu nantinya akan menggunakan dana yang ditalangi BUMN.

“BUMN tersebut akan me-reimburse ke kementerian keuangan. Pelaksana itu adalah PT Hutama Karya, sudah ditunjuk oleh presiden. Dengan kompensasi manajemen operasional selama 30 tahun,” katanya.

Sementara proses penlok ruas Sigli-Banda Aceh belum diketahui apakah telah rampungkan pemerintah Aceh, Karo Humas Pemerintah Aceh Mulyadi justru mengatakan Irwandi menginginkan pembangunan jalan tol Aceh–Sumatera Utara dijalankan dengan adanya kerjasama BUMN dengan perusahaan daerah yang punya kapasitas. Alasannya agar terjadinya transfer of knowledge.

Sumber: Beritakini