KPK Terbuka Telisik Peran Menhub dalam Suap Dirjen Hubla

Simbun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menelusuri peran sejumlah pihak, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap yang menjerat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.

Tonny diduga menerima sejumlah uang dari perizinan dan proyek pengadaan di Kemenhub. Total uang yang disita dari tangannya mencapai Rp20 miliar.

“Untuk saat ini belum sampai ke arah sana (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi). Tetapi tidak menutup kemungkinan sepanjang ditemukan bukti baru,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8) malam.

Basaria menyebut, Tonny telah menerima uang dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di Ditjen Hubla sejak 2016.

Tonny sendiri dilantik menjadi Dirjen Hubla pada Mei 2016 oleh Ignasius Jonan, selaku Menteri Perhubungan ketika itu.

Menurut purnawirawan Polri bintang dua itu, gerak-gerik Tonny sudah dipantau sejak tujuh bulan lalu.

Pemantauan dilakukan hingga ke kediamann Tonny di Mess Perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Bahtera Suaka, Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat.

Basaria menyatakan Tonny memang selalu pulang ke rumah dinasnya itu selama menjadi Dirjen Hubla. “Kalau ini tujuh bulan kami ikuti, dan dia memang tinggal di situ,” tuturnya.

Tonny juga memiliki rumah pribadi di daerah Bintaro, Jakarta Selatan.

Saat disinggung apakah saat memantau Tonny selama tujuh bulan, tim KPK kerap melihatnya membawa tas ransel, Basaria hanya tersenyum.

Dari rumah dinas Tonny itu, tim KPK mengamankan 33 tas ransel berisi uang pecahan rupiah dan mata uang asing yang totalnya mencapai Rp18,9 miliar. Selain itu diamankan pula 4 ATM, yang salah satunya berisi saldo sebesar Rp1,174 miliar.

Basaria menegaskan pihaknya bakal mendalami sumber uang dan siapa saja pihak-pihak yang disinyalir bakal menikmati uang tersebut.

“Nanti dikembangkan, karena dia sendiri masih lupa-lupa,” ujarnya

Tonny selepas diperiksa mengatakan uang Rp20 miliar itu sepenuhnya milik dirinya untuk keperluan operasional. Dia mengakui mendapat uang tersebut dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di Kemenhub.

Tonny menyebut pernah menerima uang dari pengusaha bernama Yongki dan Sena. Namun sayangnya Tonny tak mengingat berapa uang yang diterima dan dari perusahaan mana mereka berdua.

Pria yang menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Ditjen Hubla itu mengklaim uang-uang yang dirinya tampung tak akan disalurkan kepada pejabat di Kemenhub, termasuk Menhub Budi Karya.

“Enggak ada. Enggak ada. Saya yang pegang semua,” kata dia usai diperiksa, Jumat (25/4) dini hari.

Sumber: cnnindonesia.com